Translate

Selasa, 07 Januari 2020

BPJS Kesehatan Tetap Memberi Pelayanan Kepada Masyarakat di Lahat



BPJS Kesehatan Tetap Beri Pelayanan di Lahat - Cabang Kesehatan BPJS Lubuk Linggau yang area kerjanya termasuk Kab. Lahat akan terus melayani peserta yang terdaftar dan aktif baik dari Pekerja Non-Upah (UN) atau pendaftar Mandiri.

"Termasuk Karyawan Pekerja (PPU), dan Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI-APBN) sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata PPS Kepala BPJS Kota Lubuklinggau, melalui Kepala Bidang SDMUKP Risca Aprilia dalam pernyataan pers, Senin (6/1/2020).

BPJS Kesehatan juga menjamin perawatan kesehatan kepada peserta yang memiliki kartu JKN-KIS aktif dan terdaftar mandiri, terdaftar dari tempat kerja mereka, atau terdaftar di Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, katanya, jika ada peserta JKN-KIS yang status keanggotaannya tidak aktif dan semulanya dijamin oleh Pemerintah Daerah dapat menghubungi Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah setempat.

Dalam hal ini, penerapan jaminan kesehatan lokal mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

Seperti yang diumumkan sebelumnya, Pemkab Lahat memutuskan untuk meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih menggunakan ID (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan pemerintah untuk perawatan gratis.

Pemkab Lahat memastikan bahwa tidak ada pelanggaran kebijakan.

"Ya, sudah kita bahas. ​​Kenapa kita pindah ke KTP dan KK karena kita tidak punya uang untuk mengirimkannya ke BPJS. Selama ini kita harus bayar Rp46 miliar. Dengan kenaikan ini kita tidak mampu. Tidak ada yang kita langgar peratura apapun karena anggaran kita tidak memungkinkan. Sementara itu, pengobatan gratis ini harus tetap dilanjutkan, "jelas Ponco Wibowo, kepala Dinas Kesehatan Masyarakat Lahat, Sabtu (4/1/2020).

Menurut Ponco, BPJS dan KTP KK berbeda pada pembayaran saja.

Dengan Semua kartu ID (KTP) Pemkab Lahat hanya membayar untuk sakit saja.

Dalam kasus BPJS, ada tidaknya yang sakit harus Ttetap membayar.

Menurutnya, ada 168.385 Jiwa warga Lahat yang telah dipindahkan ke BPJS.

"Ini hanya untuk warga kelas tiga saja. Untuk TNI - Polri dan pegawai negeri (PNS) tetap," katanya.

Sementara itu, mengenai kesiapan layanan KK KTP, Ponco Pemkab Lahat telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Besemah Kota Pagaralam, Rumah Sakit Rabain Muara Enim, RSMH Palembang dan tentu saja RSUD Lahat.

Bahkan, dia mengatakan pemerintah akan terus meminta kerja sama dengan rumah sakit lain seperti Rumah Sakit Charitas Palembang. Oleh karena itu, untuk pasien yang dirawat di 4 rumah sakit tersebut hanya dengan kartu ID (KTP) dan KK saja.

"Insya Allah layanan akan lebih baik bahkan dengan ID (KTP) dan KK. Nanti Rumah Sakit yang Kerjasama akan membuat klaim kepada Pemerintah Lahat," katanya.



EmoticonEmoticon